Ojo Nggege Mongso

  • Bagikan

Eddy J Soetopo

Entah siapa yang menggulirkan pertama kali istilah nyelekit hingga bekas presiden kedua terlama di Indonesia Soeharto melontarkan sindiran menohok, “Ojo nggege mongso”,  sebelum kekuasaannya ditumbangkan mahasiswa dan rakyat Mei 1998. Istilah itu lantas menjadi popular ketika seorang pejabat yang baru terpilih buru-buru ingin meraih jabatan yang lebih tinggi kemudian dilebeli nggege mongso. Apalagi dalam konteks Pemilu 2024 maupun Pilkada lima tahunan ke depan. Artikulasi nggege mongso dalam budaya Jawa, tak perlu dicuatkan, lantaran tidak pantas dan saru didengar. Masih menunggu waktu lama.

Meski sekalipun undang-undang Pemilu mengisyaratkan seluruh warga negara berhak mencalonkan dirinya dalam pesta demokrasi dipilih rakyat. Namun jangan pula dilupakan terdapat aturan baku yang tidak boleh dilanggar. Apa jadinya bila dalam konteks kontestasi dilanggar, meski dalam angan-angan sekalipun, akan memicu cibiran yang tidak mengenakkan, ojo nggege mongso itu tadi. Lain halnya saat ujaran tersebut melucur dari mulut Soeharto, jelas tentu tak bisa disalahkan, lantaran jabatannya saat jadi presiden bukan hasil pilihan rakyat secara langsung. Keinginan orang lain yang ingin menggantikan dianggapnya belum waktu, telontar ujaran tersebut.

Pertanyaannya kemudian muncul yakni apakah relevan istilah nggege mongso dicuatkan kembali ketika seorang pemimpin yang baru terpilih di daerah dikatakan hal demikian. Rasanya terlalu naif dan absurd untuk dijawab sangat relevan. Selain jabatan sebagai kepala daerah telah ditentukan melalui aturan baku selama lima tahun melalui pilihan rakyat, sehingga stigma arep nggege mongso dilontarkan dengan tujuan politis juga sangat tidak pada tempatnya. Apalagi seseorang yang dianggap warga masyarakat di daerah lain dinilai tidak kapabel, mempromosikan dirinya melalui baliho dan dipertontonkan lewat media sosial. Jelas aneh dan tidak pantas. Emang eloe siape

Entah siapa pun orangnya, pencalonan diri maju sebagai seseorang memiliki kekuasaan, tentu tak bisa dihambat dan dicegah karena memang hak konstitusional yang bersangkutan. Hanya saja perlu dipertimbangkan dengan logika lempeng agar keberanian ngeyel berkeinginan meraih kedudukan, belum waktunya masuk akal dan tidak diketawain rakyat. Jangan sampai mencuatkan pertanyaan menyakitkan apa yang pernah dilakukan di daerahmu bagi kesejahteraan warga masyarakat. Pertanyaan menohok seperti itulah kini menyembur kembali sebagai pengingat, belum waktunya.

Sesuatu hal yang dipaksa sebelum waktunya, jelas tidak akan memperoleh hasil maksimal dan memuaskan. Dalam analogi dunia petani, mengejar atau mempercepat hasil agar dapat berproduksi tetapi mengabaikan keseimbangan ekologis akan memporandakan tatanan. Sama halnya bila hal itu diterapkan pada sistem pemilihan pejabat dalam pemerintahan. Meski acap dipaksakan dan halal menurut aturan UU Pemilu, tetapi mereka lupa kedudukan jabatan yang diincarnya sebenarnya bukan habitatnya, namun nekat memaksa direbut agar bisa mendudukinya, tentu akan menuai cibiran, “bocah kwui nggege mongso” tak bisa dielakkan.

*Pimred Sarklewer.com / Direktur Eksekutif Institute for Media and Social Studies (IMSS) / penulis buku Biografi FX Hadi Rudyatmo

  • Bagikan