TERASJATENG.ID, Salatiga – Pusat Studi Heritage Nusantara Universitas Kristen Satya Wacana (PSHN UKSW) berkolaborasi dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB LIPI )bakal menaja diskusi yang akan mengupas isu perubahan transformasi sosial politik mengusung tema ; “Transformasi Sosial Budaya Pasca-Reformasi”.
Diskusi seri pertama in bakal digelar, Selasa, 16 Februari 2021 mulai Pukul 14.30 – 16.30 WIB, menghadirkan pembicara nara sumber ; Meirina Ayumi Malamassam, Msc (Peneliti Bidang Kependudukan LIPI), Salahudin Muhidin, Ph.D (Demografer Senior Magquare University, Sydney), Drs, Daru Purnomo, M.Si (Ahli Demografi FISKOM UKSW) dengan moderator sejarawan FX Domini BB Hera dari (Pusat Studi Heritage Nusantara UKSW).
Menurut Ketua PSHN -UKSW Esthi Susanti Hudiono seri diskusi yang bakal digelar setiap bulan dan berlangsung delapan kali ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pola dan kecenderungan dari dinamika demografi-politik selama dua dekade setelah Reformasi Politik 1998.
“Hasil diskusi pertama ini diharapkan akan menjadi dasar dari seri diskusi selanjutnya yang direncanakan akan membahas berbagai isu sosial-budaya dengan menghadirkan para nara-sumber yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda,” ujar Esthi yang juga dkenal sebagai aktivis perempuan.ini.
Demografi dan Tranformasi Sosial Politik Pasca Reformasi
Lebih lanjut, Esthi Susanti, membeberkan, dari segi jumlah penduduk Indonesia adalah negeri terbesar keempat setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Indonesia menempati posisi keempat menggantikan Uni-Soviet yang mengalami disintegrasi pada 1991. Dibandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk besar itu, Indonesia satu-satunya yang berbentuk kepulauan (archipelago). Sejarah demografi Indonesia memperlihatkan pulau Jawa yang luasnya hanya 7 persen luas Indonesia selalu dihuni sekitar 60 persen dari penduduk Indonesia.
“Ketimpangan penduduk ini selalu menghantui setiap rezim politik sejak zaman kolonial hingga hari ini. Ketimpangan ini juga sangat disadari implikasinya yang besar tidak saja secara ekonomi namun juga secara sosial politik,” ungkap Esthi
Menurut penulis buku :”Perempuan-Perempuan Menggugat”, secara umum bisa dikatakan bahwa Reformasi Politik 1998 mengubah kebijakan kependudukan, dari anti-natalis, dalam bentuk pengendalian tingkat kelahiran secara ketat dari rezim Orde Baru, ke pro-natalis dari rezim Pasca-Reformasi yang tidak lagi memandang penting terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
Meskipun secara nasional tingkat kelahiran terus menurun, tingkat pertumbuhan penduduk sangat bervariasi, karena adanya faktor migrasi antar provinsi dan antar pulau yang di beberapa wilayah cukup tinggi, misalnya di Papua.
“Dinamika kependudukan semakin disadari memiliki pengaruh yang bersifat timbal balik dengan transformasi sosial politik. Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah implikasi sosial-politik dari apa yang dikenal sebagai bonus demografi, yaitu besarnya proporsi penduduk yang berada pada usia bekerja, yang menyebabkan tingginya kebutuhan lapangan kerja yang jika tidak terpenuhi berdampak pada keseimbangan sosial dan ketidakstabilan politik,”tandas Esthi.
Diskusi yang digelar secara daring via Live Youtube Channel UKSW Live Events dengan link pendaftaran : Bit.ly/3jrvail dengan nara hubung Neti :082251038016, Free E – Sertifikat. (Chrisa)
